Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Al Haris Sampaikan Laporan Keuangan

JAMBI - Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi menerima saran dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada proses pelaksanaan mungkin ada menjadi catatan sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Baca juga: Al Haris Ajak Kaum Milenial Bekali Diri Dengan Ilmu Agama

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (12/07/2022).

Al Haris menyampaikan, laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui 2 (dua) tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya pemeriksaan terinci.

Baca juga: Al Haris Siapkan BUMD Kelola PI 10 Persen Blok Migas

“Setiap entitas termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, sehingga tergambar kondisi dan kinerja keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang dalam hal ini adalah APBD Provinsi Jambi, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, ” ujar Al Haris.

Dikatakannya, pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Jambi, telah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 yang ke 10 (sepuluh) kali.

Baca juga: Gubernur Al Haris Resmikan Gedung ACT Jambi

"Hasil ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kita semua, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah atas keberhasilan kita dalam mempertahankan opini tersebut, ” tambah Al Haris.

Al Haris menjelaskan, realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dengan pendapatan dianggarkan sebesar Rp.4.40, - triliun dan terealisasi sebesar Rp.4.73, - triliun atau sebesar 107, 36?n Belanja dianggarkan sebesar Rp.4.80, - triliun dan terealisasi sebesar Rp.4.39, - triliun atau sebesar 91, 33% sehingga terdapat silpa sebesar Rp.727, - miliar.

Baca juga: Wawako Antos Lepas Tim Persikota U-13 dan U-15 Berlaga di Soeratin Cup

“Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.38, - triliun dan terealisasi sebesar Rp.1.56, - triliun atau sebesar 112, 60%. Untuk retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp.11.38, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.12.62, - miliar atau sebesar 110, 82%, untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.28.03, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.28.03, - miliar atau sebesar 100?n pendapatan lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp.177.95, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.244.68, - miliar atau sebesar 137, 50%, ” jelas Al Haris.

Pendapatan transfer, kata Al Haris, dianggarkan sebesar Rp.2.78, - triliun dan terealisasi sebesar Rp.2.88, - triliun atau sebesar 104, 45%. Untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.43.30, - miliar dan hanya terealisasi Rp.2.31, - miliar atau sebesar 5, 34%. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada   Belanja Operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bansos) dianggarkan sebesar Rp.3.38, - triliun dan terealisasi sebesar Rp.3.08, - triliun atau sebesar 90, 88?n belanja modal (tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal aset lainnya) dianggarkan sebesar Rp.485.32, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.449.69, - miliar atau sebesar 92, 66%, .

Baca juga: Kabar Baik, Mudik Lebaran untuk Tahun 2022 Diperbolehkan, Syarat Wajip Vaksin Booster

Al Haris memaparkan pembiayaan daerah lainnya, penerimaan pembiayaan anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.403.05, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.390.55, - miliar. Program pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Provinsi Jambi terdiri atas pencegahan dan penanganan covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.192.79, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.91.92, - miliar atau sebesar 47, 26?n penanganan dampak dukungan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp.381.10, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.265.01, - miliar atau 69, 54% serta Bantuan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) dianggarkan sebesar Rp.49.48, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.25.29, - miliar atau sebesar 51.11% sehingga total program pencegahan dan penanganan covid-19 Provinsi Jambi teranggarkan sebesar Rp.623.37, - miliar dan terealisasi sebesar Rp.382.21, - miliar atau sebesar 61.31%.

Lebih lanjut, Al Haris menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas dimana suatu informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, membangun infrastruktur dan program-program prioritas daerah lainnya, agar Provinsi Jambi dapat maju dan berkembang sesuai harapan bersama. (Sony)